Artikel Informasi Ketentuan Barang Lartas

KETENTUAN DAN FUNGSI BARANG LARTAS, SERTA PERPINDAHAN PENGAWASAN BARANG LARTAS KE POST BORDER

Dalam layanan barang kiriman impor mungkin sering terdengar kata ‘lartas’. Lartas secara terminologi berasal dari kata larangan dan pembatasan, namun banyak masyarakat umum belum memahami apa itu lartas dan mengapa perlu adanya lartas. Akibat lartas ini juga pengguna jasa mengeluh barangnya tertahan di Bea Cukai dan tidak bisa dikeluarkan. Dan dengan adanya Paket Kebijakan Ekonomi XV yang salah satunya terdapat kebijakan lartas di dalamnya sehingga  pengawasan barang lartas sebagian besar dipindahkan ke post border, otomatis terdapat perubahan yang besar terkait ketentuan ini. Terdorong dengan adanya hal-hal tersebut, penulis akan sedikit menjelaskan kepada pembaca mengenai lartas.

Barang larangan dan/atau pembatasan atau yang kerap disebut dengan barang lartas adalah kelompok barang yang dilarang dan/atau dibatasi eksportasi dan importasinya. Larangan dan pembatasan memiliki arti yang berbeda. Barang larangan adalah barang yang sama sekali tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Dan barang pembatasan adalah barang impor yang harus mendapatkan perizinan dari kementerian/lembaga (K/L). Fungsi diterapkannya lartas adalah untuk melindungi keamanan nasional, membangun, mempercepat, dan melindungi industri dalam negeri, serta untuk menjaga neraca pembayaran. Saat ini barang yang dikategorikan lartas penetapannya dilakukan oleh kurang lebih 18 kementerian/lembaga yang membidanginya melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam setiap melakukan impor barang kiriman yang khususnya terkena aturan lartas harus mendapatkan izin dari salah satu atau lebih K/L tersebut, tergantung dari barangnya. Ketentuan lartas ini berlaku juga untuk barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, serta barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

“Waduuh Pak, mana saya tahu ada aturan seperti itu, tolong lah, barang yang saya beli ini untuk saya pakai sendiri, masa harus urus izin segala.” suara lelaki itu berkilah.

Kejadian seperti itu hampir setiap saat ditemui pelayanan di Bea Cukai. Tugas Bea Cukai, selain fokus terhadap pemungutan penerimaan negara dari sektor kepabeanan), juga berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke NKRI, salah satunya barang lartas ini. Lalu apa pasal, sehingga Bea dan Cukai juga “mengurusi” masalah perizinan masuk dan keluar barang impor maupun ekspor? Toh izin-izin tersebut kan diterbitkan oleh kementerian teknis atau lembaga lainnya, bukan Bea Cukai?

Sejatinya aparat pabean merupakan fiskus yang melakukan pemungutan pajak di sektor impor dan ekspor. Namun, mengingat posisi pelaksanaan tugasnya berada di batas negara, maka tugas lainnya yang bersifat non tariff barrier pun “dititipkan” kepada Bea dan Cukai. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan bahwa, “Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bea dan Cukai”. Pelaksanaan ini dapat disebut dengan pengawasan border.

Di sisi lain Presiden Joko Widodo mengamanatkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV untuk melakukan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor. Mengacu pada arah kebijakan ekonomi tersebut yang di dalamnya terdapat kebijakan lartas, maka pengawasan barang lartas yang semula pengawasannya dilakukan oleh Bea Cukai di pintu masuk (border) menjadi dilakukan oleh K/L terkait yang pengawasannya dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean (Post Border). Perpindahan pengawasan impor barang di Post Border ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Lartas di Border sekaligus untuk mengurangi dwelling time dan mengurangi biaya logistik. Jika dilakukan terus menerus tujuan diberlakukannya Paket Kebijakan Ekonomi XV ini akan tercapai yaitu meningkatkan citra investasi Indonesia dan level Easy Of Doing Business (EODB). Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor S-37/M.EKON/01/2018 tanggal 31 Januari 2018, pelaksanaan kebijakan pengawasan tata niaga import post border dimulai sejak tanggal 01 Februari 2018.

Dengan adanya pembagian pengawasan tersebut, pengawasan border yang dilaksanakan oleh Bea Cukai hanya fokus terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan, serta Lingkungan (K3L) yang jumlahnya sebanyak 1956 kode HS dari total jumlah lartas di BTKI 2017 yaitu 5271 kode HS. Hal ini juga selaras dengan fungsi DJBC sebagai community protector, sebagai contoh untuk Lartas Keselamatan seperti importasi bahan peledak, karantina/penyakit, radiasi, dan limbah B3. Untuk sisanya pengawasan lartas dilaksanakan oleh K/L terkait di post border.

Jangan salah paham pengawasan post border ini hanya berlaku terhadap barang-barang pembatasan, karena seperti yang kita ketahui barang larangan tidak dapat masuk sama sekali ke Indonesia. Namun penulis menggunakan kata lartas pengganti pembatasan karena kata tersebut telah familiar didengar para pembaca.

Dengan dimulainya kebijakan pengawasan tata niaga impor post border, maka Bea Cukai tidak lagi melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan/perijinan atas barang yang pengawasan tata niaganya dilakukan di post border.

Informasi mengenai daftar barang yang pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border maupun daftar barang lartas yang pengawasannya masih dilakukan di border dapat diperoleh pada portal INSW melalui halaman website http://eservice.insw.go.id/.

Namun penulis akan menyebutkan beberapa barang yang sering dibeli atau diimpor oleh pengguna jasa terbagi atas pengawasan border dan post border.

No Lartas Border Lartas Post Border
1 MMEA Mainan anak
2 Senjata api, peluru Pakaian jadi
3 Busur panah, anak panah Kosmetik
4 Pedang, bayonet Ban
5 Hewan, produk hewan Elektronik
6 Obat tradisional Besi atau baja

 

Pada pelaksanaannya di Bea Cukai Pasar baru, terhadap barang-barang yang berada di kolom “Lartas Post Border” segera diberi persetujuan untuk dikeluarkan dari gudang TPS dan sudah tidak lagi membutuhkan izin dari instansi terkait untuk perilisannya dari Bea Cukai.

Dalam hal barang kiriman impor merupakan komoditas yang diatur kuotanya dan pengawasannya dilakukan di post border, maka pengawasan terhadap pemenuhan kuota itu dilakukan oleh K/L terkait. Contohnya mengimpor pakaian lebih dari 10 pcs atau handpone lebih dari 2 pcs, awalnya terhadap barang-barang tersebut ditahan oleh bea cukai sampai importir mendapat perizinan dari K/L terkait. sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, oleh bea cukai segera dirilis setelah importir melengkapi persyaratan seperti invoice tanpa disertai surat perizinan dari k/L terkait.

Jadi, bagaimana teman-teman apakah sudah paham dengan ketentuan lartas saat ini? Demikian pemaparan artikel mengenai lartas semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Setelah membaca artikel di atas diharapkan mengisi kuisioner berikut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR3awfF-JaUcx3HwFemFq_Q8AXgrxmXA84_ZorMHN5pXzYMQ/viewform?usp=sf_link

Atas perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan terima kasih.

Sumber :

  1. INSW Magazine Edisi 3
  2. Surat Dirjen Bea Cukai No. S-145/BC/2018

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *