,

Memperingati Hari Pabean Internasional,Bea Cukai Pasar dan PT. Pos Indonesia Kuatkan Sinergi di Tahun 2019

Jakarta – Bertepatan dengan Hari Pabean Internasional ke-67, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru telah mengadakan sharing session bertemakan Kerja Bareng dengan PT Pos Indonesia untuk Bea Cukai Makin Baik pada Kamis (24/01). Kegiatan tersebut sejalan untuk mencapai sinergi antara Bea Cukai dan PT. Pos Indonesia, dalam hal ini sebagai mitra kerja Bea Cukai Pasar Baru.

Dalam sambutan Kepala Kantor Bea Cukai, Kunawi menyampaikan rencana kerja 2019 antara Bea Cukai dengan PT. Pos Indonesia khususnya dalam hal percepatan pelayanan  barang kiriman luar negeri yang berada di wilayah kerja Bea Cukai Pasar Baru untuk Jabodetabek dan Banten. “Percepatan layanan pada barang kiriman luar negeri dapat mengurangi komplain dari para pengguna jasa, dan diharapkan selain fokus pada pelayanan percepatan, PT. Pos Indonesia selaku penyelenggara Pos, khususnya Pos Internasional dapat turut serta membantu Bea Cukai dalam hal pengawasan barang kiriman tersebut”, ungkap Kunawi dalam sambutannya.

Kegiatan sharing session tersebut selain di hadiri oleh Pejabat dari Bea Cukai, juga dihadiri oleh Vice President Pos Internasional beserta staf dan jajarannya. Forum diskusi di bagi ke dalam 4 termin, termin pertama forum diskusi oleh Seksi Perbendaharaan, termin kedua oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, dilanjutkan forum diskusi dari Seksi Penindakan dan Penyidikan dan ditutup oleh forum diskusi dari PT. Pos Indonesia.

Dalam forum diskusi tersebut, Bea Cukai Pasar Baru dan PT. Pos Indonesia fokus kepada pembahasan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP) terbuka. SPPBMCP terbuka merupakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib di lunasi oleh pemilik barang. Dalam kurun waktu dua tahun ini, data yang di peroleh dari Seksi Perbendaharaan per Januari 2019, Biling SPPBMCP terbuka Tahun 2017 sebanyak 194 dokumen dengan total tagihan Rp220.748.000 dan pada tahun 2018 sebanyak 167 dokumen dengan total tagihan Rp152.104.000. Tagihan-tagihan tersebut wajib di lunasi oleh penyelenggara pos selaku kuasa pemilik barang dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan SPPBMCP sesuai dengan PMK-112/PMK.04/2018.

Apabila SPPBMC tersebut tidak di lunasi oleh penyelenggara pos, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 yang berlaku sejak Juli 2018 menyebutkan bahwa SPPBCMP sebagai dokumen sumber piutang dan akan di monitor secara nasional dan terus menerus. Dengan demikian, diharapkan kedepannya PT. Pos Indonesia untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada dan dapat bekerjasama dengan baik dengan Bea Cukai, dengan dibentuknya Forum Group Discussion (FGD) antara Bea Cukai dan PT. Pos Indonesia setiap bulannya.

Kunawi, berharap sharing session yang bertemakan Kerja Bareng dengan PT Pos Indonesia ini, dapat menghasilkan suatu sinergi yang terarah, baik dari segi pengawasan narkotika dan barang illegal, percepatan pelayanan, dan juga tercapainya pungutan negara dalam hal ini tugas dan fungsi Bea dan Cukai sebagai revenue collector.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *