, , ,

Bea Cukai Pasar Baru Musnahkan 7972 Barang Milik Negara (BMN)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, c.q Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, melakukan pengawasan terhadap barang kiriman impor yang masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Jabodatabek dan Banten. Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Sehubungan dengan peraturan tersebut di atas, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar, terdapat barang-barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas), sedangkan dari pihak penerima barang tidak dapat memenuhi izin dari instansi terkait. <

Pelaksanaan pemusnahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2019 bertempat di Lobby Bea Cukai Pasar Baru. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, perwakilan dari Kepolisian, BPOM, Kejaksaan, dan Karantina serta para pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. <

Sesuai dengan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Nomor S-67/MK.6/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-197/MK.6/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, Bea Cukai Pasar Baru melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) eks- Kepabenan dan Cukai. Total 1507 dokumen Consignment Note (CN) atau sebanyak 7972 pcs barang yang di musnahkan, dengan rincian 260 pcs barang asusila, 7149 pcs kosmetik/obat-obatan, 263 pcs part senjata, 23 pcs panahan, 277 pcs tanaman/hasil tumbuhan lainnya, dan 173 pcs box kosong dan paper bag dengan nilai barang kurang lebih 204 juta rupiah. <

Barang-barang tersebut di atas merupakan barang tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2018 yang terkena aturan lartas di antaranya, barang yang mengadnugn unsur pornografi dan melanggr norma kesusilaan, Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2017,  Perkalpolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Kanrantina Tumbuhan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. <

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *