,

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-30/BC/UP.9/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keterampilan di Lingkungan DJBC.

Sebanyak empat pegawai Bea Cukai Soekarno Hatta mutasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Empat pegawai tersebut adalah Munawaroh, Nasrullah Haryadi, Roy Maihendra Wijaya dan Taufik Suharnanda.

Sesuai dengan Keputusan tersebut, Bea Cukai Pasar Baru baru telah melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, bertempat di Aula pada Senin, 9 September 2019.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru, Kunawi. Selain itu dihadiri juga para pejabat eselon IV dan V di lingkungan Bea Cukai Pasar Baru.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Kantor dengan dihadiri oleh para PDTT dan beberapa perwakilan Subseksi.

, ,

Bincang Pagi Bersama Bea Cukai Pasar Baru

Jakarta – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melaksanakan pertemuan dengan pengguna jasa di Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Kegiatan yang mengusung tema Coffee Morning yang bertajuk Bincang Pagi Bersama Bea Cukai Pasar Baru “Trust and Collaboration”, dilaksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2019, bertempat di Aula Bea Cukai Pasar Baru. Coffee morning tersebut mengundang mitra kerja Bea Cukai Pasar Baru, Pos Indonesia dan juga para pengguna jasa, baik Badan Usaha ataupun perorangan.


Acara dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru, Kunawi. Dalam sambutannya, Kunawi menyampaikan acara coffee morning ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi yang baik antara Bea Cukai, Pos dan Pengguna Jasa di lingkungan Kantor Pos Pasar Baru.


Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sentral Pengolahan Pos Jakarta, Binsi menyampaikan update informasi perihal proses administrasi kepabeanan kiriman EMS (Express Mail Service), yang sebelumnya dilakukan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, per tanggal 1 September akan dialihkan ke Kantor Bea Cukai Pasar Baru.


Diharapkan dengan diadakannya acara Coffee Morning ini, pengguna jasa dapat memberikan masukan untuk Bea Cukai Pasar Baru maupun PT. Pos Indonesia dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan barang kiriman luar negeri di Kantor Bea Cukai Pasar Baru, khususnya dalam menghadapi masuknya paket EMS.


#beacukairi
#beacukaipasarbaru
#beacukaimakinbaik

, , ,

Bea Cukai Pasar Baru Musnahkan 7972 Barang Milik Negara (BMN)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, c.q Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, melakukan pengawasan terhadap barang kiriman impor yang masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Jabodatabek dan Banten. Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Sehubungan dengan peraturan tersebut di atas, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar, terdapat barang-barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas), sedangkan dari pihak penerima barang tidak dapat memenuhi izin dari instansi terkait. <

Pelaksanaan pemusnahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2019 bertempat di Lobby Bea Cukai Pasar Baru. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, perwakilan dari Kepolisian, BPOM, Kejaksaan, dan Karantina serta para pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. <

Sesuai dengan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Nomor S-67/MK.6/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-197/MK.6/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, Bea Cukai Pasar Baru melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) eks- Kepabenan dan Cukai. Total 1507 dokumen Consignment Note (CN) atau sebanyak 7972 pcs barang yang di musnahkan, dengan rincian 260 pcs barang asusila, 7149 pcs kosmetik/obat-obatan, 263 pcs part senjata, 23 pcs panahan, 277 pcs tanaman/hasil tumbuhan lainnya, dan 173 pcs box kosong dan paper bag dengan nilai barang kurang lebih 204 juta rupiah. <

Barang-barang tersebut di atas merupakan barang tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2018 yang terkena aturan lartas di antaranya, barang yang mengadnugn unsur pornografi dan melanggr norma kesusilaan, Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2017,  Perkalpolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Kanrantina Tumbuhan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. <

,

Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka Meningkatkan Sinergi antar Satuan Kinerja

Jakarta – Jumat, 09 Agustus 2019, telah dilaksanakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta bertempat di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Rapat dihadiri oleh Decy Ariefiensyah selaku Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, para eselon III dan IV serta pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. <

Rapat Dialog Kinerja Organisasi yang dilaksanakan setiap bulannya ini bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja pegawai pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Rapat Dialog Kinerja Organisasi bulan Agustus kali ini membahas tentang capaian kinerja Kemenkeu-Two. Dalam rapat tersebut juga membahasan mengenai trajectory penerimaan di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta. <

,

Campus Visit Customs sebagai Jembatan Peraturan Kepabeanan

Dalam rangka memberikan informasi dan membangun opini publik tentang keberadaan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai Pasar Baru menerima kunjungan dari Institut STIAMI Jakarta, dengan mengangkat tema Campus Visit Customs yang bertajuk Campus Visit Customs sebagai Jembatan Peraturan Kepabenan, pada Jumat (3/05).

Acara di buka di Aula Bea Cukai Pasar Baru, dan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru. Dalam sambutannya, Kunawi menyampaikan dengan dilaksanakannya kegiatan Campus Visit Customs, para mahasiswa dapat menjadi agen Bea Cukai dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai proses barang kiriman luar negeri yang berada di Kantor Pos Pasar Baru untuk wilayah Jabodetabek dan Banten. <

Penyampaian materi mengenai barang kiriman, di sampaikan oleh Syafrizal selaku Kasubsi Pengolahan Data dan Dokumen, diantaranya pembaharuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Sedangkan, untuk materi pengawasan di sampaikan oleh Wahid Nurdi Hamzah selaku Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi. <

Dalam kegiatan tersebut juga turut di meriahkan dengan penampilan mini dari Balai Laboratorium Bea Cukai Jakarta dan demo dari tim k-9 Bea Cukai. Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut, diharapkan para mahasiswa dapat menjadi agen-agen Bea Cukai dalam membanun opini public dan anti narkoba. <

,

PELAKSANAAN APEL BULAN MARET 2019

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kedisplinan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, melaksanakan kegiatan apel bulanan yang dilaksanakan tanggal 6 di tiap bulannya.

Dalam kesempatan apel bulan Maret 2019, dipimpin oleh Agus Trissiyanto selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pasar Baru. Agus menyampaikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di Bea Cukai Pasar Baru, seluruh pegawai harus memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan para pengguna jasa, agar tidak terjadi keluhan yang sama kedepannya.

Bea Cukai Pasar Baru yang khusus menangani barang kiriman luar negeri setiap bulannya menangani ribuan paket dan email untuk wilayah Jabodetabek dan Banten.

“Kita sebagai pelayan masyarakat, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, seperti kecepatan membalas email, keramahan petugas frontdesk, dan kecepatan dalam menerima telepon untuk bravo bea cukai pasar baru”, ungkap Agus pada sambutannya.

Pada apel tersebut, Agus juga memimpin pembacaan Sikap Dasar DJBC  yang diikuti oleh 60 pegawai Bea Cukai Pasar Baru. Sikap Dasar tersebut merupakan salah satu acuan dasar, khususnya untuk para pegawai di lingkungan DJBC dalam bersikap dan bertindak dalam keseharian.

Artikel Informasi Ketentuan Barang Lartas

KETENTUAN DAN FUNGSI BARANG LARTAS, SERTA PERPINDAHAN PENGAWASAN BARANG LARTAS KE POST BORDER

Dalam layanan barang kiriman impor mungkin sering terdengar kata ‘lartas’. Lartas secara terminologi berasal dari kata larangan dan pembatasan, namun banyak masyarakat umum belum memahami apa itu lartas dan mengapa perlu adanya lartas. Akibat lartas ini juga pengguna jasa mengeluh barangnya tertahan di Bea Cukai dan tidak bisa dikeluarkan. Dan dengan adanya Paket Kebijakan Ekonomi XV yang salah satunya terdapat kebijakan lartas di dalamnya sehingga  pengawasan barang lartas sebagian besar dipindahkan ke post border, otomatis terdapat perubahan yang besar terkait ketentuan ini. Terdorong dengan adanya hal-hal tersebut, penulis akan sedikit menjelaskan kepada pembaca mengenai lartas.

Barang larangan dan/atau pembatasan atau yang kerap disebut dengan barang lartas adalah kelompok barang yang dilarang dan/atau dibatasi eksportasi dan importasinya. Larangan dan pembatasan memiliki arti yang berbeda. Barang larangan adalah barang yang sama sekali tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Dan barang pembatasan adalah barang impor yang harus mendapatkan perizinan dari kementerian/lembaga (K/L). Fungsi diterapkannya lartas adalah untuk melindungi keamanan nasional, membangun, mempercepat, dan melindungi industri dalam negeri, serta untuk menjaga neraca pembayaran. Saat ini barang yang dikategorikan lartas penetapannya dilakukan oleh kurang lebih 18 kementerian/lembaga yang membidanginya melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam setiap melakukan impor barang kiriman yang khususnya terkena aturan lartas harus mendapatkan izin dari salah satu atau lebih K/L tersebut, tergantung dari barangnya. Ketentuan lartas ini berlaku juga untuk barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, serta barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

“Waduuh Pak, mana saya tahu ada aturan seperti itu, tolong lah, barang yang saya beli ini untuk saya pakai sendiri, masa harus urus izin segala.” suara lelaki itu berkilah.

Kejadian seperti itu hampir setiap saat ditemui pelayanan di Bea Cukai. Tugas Bea Cukai, selain fokus terhadap pemungutan penerimaan negara dari sektor kepabeanan), juga berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke NKRI, salah satunya barang lartas ini. Lalu apa pasal, sehingga Bea dan Cukai juga “mengurusi” masalah perizinan masuk dan keluar barang impor maupun ekspor? Toh izin-izin tersebut kan diterbitkan oleh kementerian teknis atau lembaga lainnya, bukan Bea Cukai?

Sejatinya aparat pabean merupakan fiskus yang melakukan pemungutan pajak di sektor impor dan ekspor. Namun, mengingat posisi pelaksanaan tugasnya berada di batas negara, maka tugas lainnya yang bersifat non tariff barrier pun “dititipkan” kepada Bea dan Cukai. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan bahwa, “Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bea dan Cukai”. Pelaksanaan ini dapat disebut dengan pengawasan border.

Di sisi lain Presiden Joko Widodo mengamanatkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV untuk melakukan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor. Mengacu pada arah kebijakan ekonomi tersebut yang di dalamnya terdapat kebijakan lartas, maka pengawasan barang lartas yang semula pengawasannya dilakukan oleh Bea Cukai di pintu masuk (border) menjadi dilakukan oleh K/L terkait yang pengawasannya dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean (Post Border). Perpindahan pengawasan impor barang di Post Border ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Lartas di Border sekaligus untuk mengurangi dwelling time dan mengurangi biaya logistik. Jika dilakukan terus menerus tujuan diberlakukannya Paket Kebijakan Ekonomi XV ini akan tercapai yaitu meningkatkan citra investasi Indonesia dan level Easy Of Doing Business (EODB). Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor S-37/M.EKON/01/2018 tanggal 31 Januari 2018, pelaksanaan kebijakan pengawasan tata niaga import post border dimulai sejak tanggal 01 Februari 2018.

Dengan adanya pembagian pengawasan tersebut, pengawasan border yang dilaksanakan oleh Bea Cukai hanya fokus terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan, serta Lingkungan (K3L) yang jumlahnya sebanyak 1956 kode HS dari total jumlah lartas di BTKI 2017 yaitu 5271 kode HS. Hal ini juga selaras dengan fungsi DJBC sebagai community protector, sebagai contoh untuk Lartas Keselamatan seperti importasi bahan peledak, karantina/penyakit, radiasi, dan limbah B3. Untuk sisanya pengawasan lartas dilaksanakan oleh K/L terkait di post border.

Jangan salah paham pengawasan post border ini hanya berlaku terhadap barang-barang pembatasan, karena seperti yang kita ketahui barang larangan tidak dapat masuk sama sekali ke Indonesia. Namun penulis menggunakan kata lartas pengganti pembatasan karena kata tersebut telah familiar didengar para pembaca.

Dengan dimulainya kebijakan pengawasan tata niaga impor post border, maka Bea Cukai tidak lagi melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan/perijinan atas barang yang pengawasan tata niaganya dilakukan di post border.

Informasi mengenai daftar barang yang pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border maupun daftar barang lartas yang pengawasannya masih dilakukan di border dapat diperoleh pada portal INSW melalui halaman website http://eservice.insw.go.id/.

Namun penulis akan menyebutkan beberapa barang yang sering dibeli atau diimpor oleh pengguna jasa terbagi atas pengawasan border dan post border.

No Lartas Border Lartas Post Border
1 MMEA Mainan anak
2 Senjata api, peluru Pakaian jadi
3 Busur panah, anak panah Kosmetik
4 Pedang, bayonet Ban
5 Hewan, produk hewan Elektronik
6 Obat tradisional Besi atau baja

 

Pada pelaksanaannya di Bea Cukai Pasar baru, terhadap barang-barang yang berada di kolom “Lartas Post Border” segera diberi persetujuan untuk dikeluarkan dari gudang TPS dan sudah tidak lagi membutuhkan izin dari instansi terkait untuk perilisannya dari Bea Cukai.

Dalam hal barang kiriman impor merupakan komoditas yang diatur kuotanya dan pengawasannya dilakukan di post border, maka pengawasan terhadap pemenuhan kuota itu dilakukan oleh K/L terkait. Contohnya mengimpor pakaian lebih dari 10 pcs atau handpone lebih dari 2 pcs, awalnya terhadap barang-barang tersebut ditahan oleh bea cukai sampai importir mendapat perizinan dari K/L terkait. sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, oleh bea cukai segera dirilis setelah importir melengkapi persyaratan seperti invoice tanpa disertai surat perizinan dari k/L terkait.

Jadi, bagaimana teman-teman apakah sudah paham dengan ketentuan lartas saat ini? Demikian pemaparan artikel mengenai lartas semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Setelah membaca artikel di atas diharapkan mengisi kuisioner berikut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR3awfF-JaUcx3HwFemFq_Q8AXgrxmXA84_ZorMHN5pXzYMQ/viewform?usp=sf_link

Atas perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan terima kasih.

Sumber :

  1. INSW Magazine Edisi 3
  2. Surat Dirjen Bea Cukai No. S-145/BC/2018

 

 

 

Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017

Pada hari Jumat, 19 Januari 2018 bertempat di Aula Perangko Lt. 2 Gedung Pos Ibukota, diadakan Sosialisasi mengenai Peraturan BPOM nomor 30 tahun 2017 tentang pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dengan pembicara Diah Suryaningtyas S.Si, Apt., M.M sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Wydia Savitri, S.Si, Apt sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta. Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Pejabat/Pegawai KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan Perwakilan Pejabat dari PT. Pos Indonesia.

Gambar: Pembukaan Oleh Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan Perwakilan dari BPOM

 

Gambar: Peserta Sosialisai BPOM

 

Gambar: Pemaparan Materi Oleh Perwakilan BPOM

 

Gambar: Perwakilan Pejabat Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan POM

Dalam Sosialisasi ini dibahas siapa saja pelaku-pelaku pemasukan bahan/obat dan makanan, yaitu: Perusahaan atau importir di bidang Obat dan Makanan (Bahan), Pemegang Izin Edar atau Kuasanya (OM), Pelaku usaha yang ditolak eksportasinya oleh negara tujuan dan Pribadi / Perorangan. Adapun syarat-syarat dalam pemasukannya adalah sebagai berikut: Memiliki Izin Edar (OM), Memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu (Bahan), Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor dan mendapat persetujuan dari kepala Badan POM (SKI). SKI atau Special Access Scheme terbagi menjadi dua, yaitu SKI Border dan SKI Post Border. SKI Border merupakan suatu surat persetujuan pemasukan bahan / obat dan obat tradisional ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) sedangkan SKI Post Border merupakan surat persetujuan pemasukan bahan / obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan. SKI berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan, juga berlaku untuk pemasukan Bahan/ Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Dalam hal pemasukan tanpa NIE, terdapat beberapa pengecualian, yaitu:

Gambar: Pengecualian Pemasukan Tanpa NIE

Untuk Hal Penggunaan sendiri / pribadi:

Gambar: Syarat Penggunaan Sendiri / Pribadi

Untuk keperluan sendiri/pribadi dalam pemasukan Obat dan Makanan dapat mengisi formulir sebagai berikut:

Gambar: Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGIN NYAMAN BAWA BARANG DARI LUAR NEGERI, KETAHUI DAN PAHAMI ATURAN DARI BEA CUKAI

Kamu suka bepergian ke luar negeri? Tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang barang bawaan dari luar negeri.

Pemerintah Indonesia menerapkan pembebasan Kewajiban Pabean serta Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya, jika barang bawaan penumpang kurang dari FOB US$250 per orang atau FOB US$1.000 per keluarga dengan maksimal 4 anggota keluarga.

Selain itu, membawa minuman beralkohol hanya diperbolehkan sebanyak 1 liter, serta maksimal membawa 200 batang rokok/ 25 cerutu/ 100 gram hasil tembakau lainnya.

Salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memeriksa barang bawaan penumpang. Tujuan dilakukan pemeriksaan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya seperti narkoba, dan melindungi industri dalam negeri dengan cara melakukan pemungutan atas barang bawaan penumpang yang nilainya melebihi batas yang ditetapkan, serta menegah barang yang tidak dapat memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, sehingga barang impor tidak membanjiri produk dalam negeri dan mematikan industri dalam negeri.

Pahami ketentuan Bea Masuk selengkapnya di http://www.beacukai.go.id/websitenew/…/barang-penumpang.html

Apabila ada yang ingin ditanyakan, terkait Bea Masuk barang penumpang, dapat melalui Bravo Bea Cukai atau contact center 1500225