Bea Cukai Pasar Baru Musnahkan Ribuan Barang Kiriman

Jakarta (13/12/2018) – Bertempat di aula KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru  lantai 3,  Bea Cukai Pasar Baru melakukan pemusnahan ribuan barang kiriman dari luar negeri yang merupakan barang laragan dan/ pembatasan. Barang Milik Negara (BMN) yang dimusnahkan adalah BMN sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Nomor KEP-141/WBC.08/KPP.MP.03/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Barang yang Menjadi Milik Negara. Barang- barang tersebut ditegah oleh KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dengan alasan penegahan sebagai berikut, Barang merupakan lartas kesusilaan atau mengandung unsur pornografi, Barang Kena Cukai (Rokok, Cerutu, Tembakau, dan MMEA) dan Barang yang memerlukan ijin dari instansi terkait (BPOM, Kemendag, Kemenkes, Polri) tetapi penerima barang tidak bisa memenuhi.

 

Pemusnahan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan oleh Seksi P2 selama periode II tahun 2018. Barang Milik Negara yang dimusnahkan ini di dominasi oleh ratusan barang asusila, Kosmetik, Minuman keras hingga cerutu dan part senjata. BMN tersebut telah mendapatkan persetujuan pemusnahan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemusnahan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-321/MK.6/WKN.07/KNL.02/2018 Tanggal 02 November 2018 hal Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru.

Penegahan yang dilakukan karena barang tersebut merupakan barang larangan/pembatasan dan penerima barang tidak dapat memenuhi izin dari instansi terkait (sebelum dan setelah penerapan kebijakan border dan post border) :

  1. Sextoys dan material terkait pornografi yang melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  2. Cerutu, Tembakau, MMEA (Minuman Beralkohol), dan Rokok merupakan pembatasan impor melalui barang kiriman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;
  3. Obat-obatan, Kosmetik, Vitamin, dan Suplemen tidak memenuhi izin impor obat sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2017;
  4. Part kendaraan bermotor bekas tidak memenuhi izin impor dari Kementerian Perdagangan nomor 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
  5. Produk tertentu elektronik berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) unit per kiriman dan produk tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) pieces per kiriman yang tidak memenuhi izin impor dari Kementerian Perdagangan nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan impor Produk Tertentu;
  6. Barang-barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permendag No 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan
  7. Part senjata yang memerlukan Ijin Kapolri Sesuai Perkapolri No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

 

Bea Cukai Pasar Baru sebagai garda terdepan masuknya barang kiriman dari lua negeri terus berupaya meningkatkan pengawasan atas masuknya barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi sesui dengan peraturan yang ada.

Lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Bea Cukai mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce.  Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimalis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per penerima per hari.

Peraturan terbaru tersebut disahkan pada 10 September dan otomatis berlaku secara resmi terhitung 30 hari setelah disahkannya, yakni pada 10 Oktober 2018. Pada aturan sebelumnya, yakni PMK 182/PMK.04/2016, importir bisa mengimpor barang berkali-kali dalam satu hari tanpa dikenakan bea masuk dan PDRI selama nilai per kiriman tidak melebihi USD 100.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menciptakan level playing field antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM yang membayar pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.   “Pemerintah ingin masyarakat memanfaatkan pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang kiriman yang memang ditujukan untuk keperluan pribadi. Selain itu pemerintah tentu ingin mendorong produksi lokal dan mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.” tambah Heru.

Untuk mendukung penegakan perubahan aturan ini, Bea Cukai juga telah menerapkan smart system berupa system validasi dan verifikasi anti splitting dalam aplikasi impor barang kiriman dengan menggunakan algoritma khusus. “Bea Cukai juga akan mengintegrasikan system aplikasi barang kiriman dengan aplikasi lain terkait dengan prosedur penutupan manifes, system keberatan dan banding, serta pembetulan penetapan Pejabat Bea Cukai.” ujar Heru.

Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata Bea Cukai untuk mengakomodir masukan dari para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM, untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia.

Penyesuaian de minimalis value ini juga merupakan rekomendasi dari World Customs Organization dimana hasil studi tentang perkembangan e-commerce menunjukkan bahwa praktik under-declaration, under-valuation, misdeclaration, splitting barang kiriman kian marak. Studi ini juga didukung oleh data penindakan yang telah dilakukan Bea Cukai, khususnya dimana terdapat importir yang melakukan 400 kali impor dalam satu hari dengan nilai rata-rata per invoice-nya sekitar USD 75. Hal ini merupakan modus yang  berhasil diendus Bea Cukai agar importir terbebas dari pengenaan bea masuk dan PDRI.

Yang lebih mengejutkan, praktik tersebut dilakukan dari satu supplier di luar negeri dengan nilai USD 20.300 dalam satu hari.  Hal ini tentu menyebabkan terganggunya industry dalam negeri dan produksi local, di samping hilangnya potensi penerimaan negara, oleh karena itu jika WCO merekomendasikan de minimalis value sebesar USD 75.  Nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan negara Thailand yang hanya memberikan nilai pembebasan sebesar USD 28 dan Kanada sebesar USD 15.

 

SINERGITAS BADAN KARANTINA BERSAMA BEA CUKAI DAN PT. POS INDONESIA

Pada hari Kamis, 18 Januari 2018 bertempat di Aula KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, diadakan Sosialisasi mengenai Pengawasan dan Tindakan Karantina di Kantor Pos Jakarta dalam rangka impor melalui barang kiriman dengan pembicara drh. Putut Isworo Arimurti sebagai Medik Veteriner Muda BBKP Tanjung Priok. Adapun sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai dari Bea Cukai Pasar Baru dan PT. Pos Indonesia.

Gambar: Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dan narasumber drh. Putut Isworo Arimurti

 

 

 

 

Gambar: Peserta kegiatan Sosialisasi.

Gambar: Perwakilan pejabat Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan Karantina.

 

Dalam Sosialisasi tersebut, pembicara memaparkan bagaimana peran serta Karantina dalam penanganan impor atau ekspor barang kiriman pos yang termasuk dalam pengawasan Badan Karantina, dengan tujuan dapat mencegah pemasukan dan penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), menjelaskan jenis barang kiriman apa saja yang wajib diperiksa dan membutuhkan perizinan dari Badan Karantina, dan kegiatan-kegiatan lain dari Badan Karantina yang tergabung dalam 8-P, yakni Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.

Gambar: List jenis barang kiriman yang wajib periksa Karantina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ancaman dan jenis HPHK/OPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan sinergitas dan kerja sama yang baik antar ketiga Instansi, yaitu Bea Cukai, PT. Pos Indonesia dan Badan Karantina dalam menjalankan tugas dalam pengawasan impor barang kiriman khusunya yang memerlukan tindakan Karantina, dengan itu maka proses pengawasan barang kiriman impor lebih maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI DAN SYUKURAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN

Bertempat di halaman depan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, pada hari Rabu 21 Desember 2017 diadakan peringatan Hari Anti Korupsi sekaligus dengan syukuran atas tercapainya target penerimaan dan target dibidang pengawasan yang diberikan kepada kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, Bapak Kunawi, memberikan kata sambutan, ucapan selamat dan juga memberikan wejangan dalam peringatan Hari Anti Korupsi.

Gambar: Suasana Acara Hari Anti Korupsi sekaligus syukuran tercapainya target penerimaan.

Gambar: Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, Bapak Kunawi, memberikan kata sambutan sekaligus ucapan selamat dan nasihat terkait peringatan Hari Anti Korupsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sambutan tersebut, Kepala Kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, Bapak Kunawi, memberikan selamat sekaligus ucapan terima kasih atas kinerja para pegawai sehingga target penerimaan yang dibebankan kepada kantor dapat tercapai. Tidak lupa Kepala Kantor mengingatkan kepada jajaran pegawainya agar jangan sekali-kali terlibat dalam korupsi apapun bentuknya karena korupsi adalah tindakan yang merugikan dan akan berpengaruh kepada karier pegawai kedepan.

Tidak lupa, Kepala Kantor memaparkan Data Tangkapan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru tahun 2017. Sepanjang tahun 2017, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah melakukan penindakan terhadap 7972 gram ecstasy, 2040 gram ABM Fubinaca, 714 gram sabu-sabu, 364,9 gram ganja, 594,7 jenis NPP lainnya ditambah dengan 63kg daun Cathinone dengan sebaran untuk wilayah Jabodetabek-Banten 39 kali dan luar Jabodetabek-Banten 14 kali. Kepala Kantor berterima kasih atas capaian penindakan atas NPP sepanjang tahun 2017, semoga dengan hasil ini dapat memacu kembali semangat dan kinerja di bidang pengawasan dan penindakan dalam impor kiriman Pos.

Gambar: Tampilan bagan Tangkapan NPP 2017

Acara ini diakhiri dengan deklarasi Anti Korupsi yang dilakukan oleh seluruh pegawai, dengan menandatangani sekaligus melakukan penegecapan tangan di atas kanvas sebagai simbol menolak perbuatan korupsi dengan harapan mampu mengemban tugas dan kewajiban negara secara jujur, bersih dan amanah.

Gambar: Kepala Kantor memberikan cap tangan sebagai simbol anti korupsi.

Gambar: Hasil akhir pengecapan tangan seluruh pegawai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalisme dan Sinergi Organisasi Mengawali Langkah Kerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terhitung Rabu, 6 Desember 2017, KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru resmi naik tipologi menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Dengan naiknya tipe kantor Bea Cukai Pasar Baru, maka tentunya diikuti dengan peningkatan intensitas kerja sehingga perlu ada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, menambah pengetahuan terhadap impor barang kiriman dan perlu adanya pertukaran informasi yang aktif antar Instansi terkait, yakni PT Pos Indonesia, mengenai proses bisnis penanganan Impor Barang Kiriman.

Berkaitan dengan hal tersebut, bertempat di Ruang Prisma Lantai 3 Gedung Pos Ibukota, Bea Cukai Pasar Baru dan PT Pos Indonesia mengadakan Sosialisasi mengenai Penanganan Kiriman Pabean. Berawal dari ide Kepala Kantor KPPBC TMP C kantor Pos Pasar Baru, Bapak Kunawi, untuk menyatukan persepsi dan sistem layanan Impor Barang Kiriman, Kepala Regional 4 Jakarta PT Pos Indonesia, Bapak Pupung Purnama mengundang para penyelenggara pos yang meliputi para Kepala Cabang Pos Wilayah Regional 4 meliputi 20 Kantor Pos Antaran.

Gambar: Sosialisasi Bea Cukai Pasar Baru dan PT Pos Indonesia

 

Gambar: Saling bertukar pendapat mengenai isu yang sedang dibahas

 

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Bea Cukai Pasar Baru dan PT Pos Indonesia sehubungan dengan Kantor Pos Pasar Baru yang menangani paket kiriman Internasional wilayah pengawasan Jabodetabek-Banten ditunjuk sebagai Kantor Percontohan (benchmarking) untuk Kantor Pos Serah Lainnya. Dengan meningkatnya sinergitas antar kedua instansi, maka akan timbul rasa saling percaya yang tinggi dan saling berkomitmen kuat untuk melakukan perbaikan kualitas kedepannya.

Dalam Sosialisasi tersebut, juga menyinggung permasalahan yang sering dihadapi diantaranya proses penyampaian surat konfirmasi (NPD dan SPBL) kepada pengguna jasa, pengembalian barang seutuhnya (retur) ke negara asal, bagaimana sarana penyampaian dokumen pelengkap dari pengguna jasa, sistem penyimpanan atas barang-barang kiriman (inventory system) dan sistem kontrol dari Kantor Pos terkait penyerahan barang kiriman impor yang ditolak, diterima, dan/atau diretur.

Dari kegiatan Sosialisasi tersebut, dihasilkan adanya kesepakatan dan komitmen bersama antara Bea Cukai Pasar Baru dan PT Pos Indonesia untuk menangani dan mengatasi permasalahan yang ada sehingga proses bisnis atas pengeluaran barang kiriman impor dapat dilakukan lebih cepat.

BAGI ANDA PECINTA ROKOK ELEKTRIK, SIMAK BERITA BERIKUT INI!

Akhir-akhir ini rokok elektrik sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Selain praktis dan dapat diisi ulang, juga stylish dan bisa dijadikan sebagai pengganti dari rokok kretek/bertembakau.

Namun bagi anda yang memiliki niat atau berencana memasukkan atau membeli rokok elektrik baik itu part rokoknya maupun cairan rokoknya dari luar negeri melalui barang kiriman pos atau jasa titipan lainnya, ada baiknya anda mengetahui aturan terbaru dari Kementerian Perdagangan terkait peredaran rokok elektrik di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, bahwa pemasukan rokok elektrik ke Indonesia, hanya bisa dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Perdagangan dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

 

“Rokok elektrik hanya boleh beredar, dan impor kalau ada rekomendasi dari Menkes, BPOM, Menperin dan dapat SNI.” pungkas Menteri Perdagangan diliput dari kompas.com.

 

Link Peraturan: BN 1591-2017y

Sumber: http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/11/18/160800126/ini-syarat-mendag-agar-rokok-elektrik-bisa-beredar-di-indonesia

 

PERESMIAN KENAIKAN TIPOLOGI MENJADI KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rabu, 6 Desember 2017, KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru resmi naik tipologi menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Naiknya tipologi kantor menjadi sebuah keniscayaan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (trade fasilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector), meningkatkan pemberian pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

        

 

 

Tepat pada hari Rabu, 6 Desember 2017, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru turut mengundang Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di lingkup wilayah DJBC Jakarta, Perwakilan Pegawai Kantor Pusat DJBC, Perwakilan PT Pos Indonesia Regional IV Jakarta, Kepala BNN, Kapolsek Sawah Besar, Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan, Perwakilan BPOM, Perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Pengguna Jasa dan tamu undangan lainnya. Untuk memeriahkan acara tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru menampilkan kesenian budaya Betawi, Marawis dan Palang Pintu yang berasal dari Tanah Abang. Oentarto Wibowo, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tak luput dalam kegiatan palang pintu dengan menjadi ‘pengantin’ yang akan memotong pita dan menandatangani plakat peresmian kenaikan tipologi kantor Bea Cukai Pasar Baru.

 

 

“Harapan kami dengan adanya kenaikan tipologi kantor diantaranya meningkatkan pengawasan dalam impor kiriman pos dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya yang melakukan importasi melalui kantor pos”, ujar harapan Kunawi, Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

 

BUKU APA SAJA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN?

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 Pasal 25 ayat 1 Huruf C tertulis bahwa buku ilmu pengetahuan mendapatkan pembebasan bea masuk, dengan tujuan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dengan memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk atas buku ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua jenis buku mendapatkan fasilitas pembebasan, berikut informasinya:

*Buku yang diberikan pembebasan:
– Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
– Buku Pelajaran Umum
– Buku Ilmu Pengetahuan Lainnya
– Kitab Suci
– Buku Pengetahuan Agama

*DIKECUALIKAN
– Buku Hiburan
– Buku Roman Populer
– Buku Sulap
– Buku Iklan
– Buku Promosi Suatu Usaha
– Buku Katalog Diluar Keperluan Pendidikan
– Buku Karikatur
– Buku Horor
– Buku Komik
– Buku Reproduksi Lukisan

 

KEPATUHAN IMPORTIR MENINGKAT SEJAK DITERAPKANNYA PROGRAM PENERTIBAN IMPOR BERISIKO TINGGI

JAKARTA (18/10/2017) – Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) merupakan langkah nyata Bea Cukai dalam menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Setelah berjalan selama tiga bulan, yaitu semenjak deklarasi bersama dicanangkan oleh Bea Cukai, Polri, TNI, Menko Perekonomian, PPATK, Kejaksanaan, KPK, dan KSP pada 12 Juli 2017, program ini telah menunjukkan beberapa dampak positif, antara lain berupa peningkatan kepatuhan importir berisiko tinggi yang tercermin dari kenaikan nilai deklarasi serta pembayaran per PIB.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan di awal tahun, Bea Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak telah berkolaborasi dalam meningkatkan pengawasan fiskal terhadap importir. Menurutnya, hasilnya dapat dilihat antara lain dari jumlah pemblokiran yang dilakukan. “Pemblokiran dilakukan terhadap 674 importir berisiko tinggi di triwulan I tahun 2017 dan 65 importir berisiko tinggi di triwulan II tahun 2017 berdasarkan hasil kerja sama dengan Pajak,” jelasnya.
Heru menjelaskan bahwa perubahan ke arah yang positif sudah terlihat. Sebanyak 348 importir diantaranya saat ini telah dapat melakukan kegiatan kembali setelah memenuhi kewajiban perpajakannya,” katanya.

Hingga Oktober 2017, terdapat peningkatan rata-rata devisa (taxbase) sebesar 39,4% per dokumen impor, dan peningkatan pembayaran pajak impor (bea masuk dan PDRI) sebesar 49,8% per dokumen impor. “Kami berharap sinergi dan dukungan dari berbagai pihak tetap dapat terjaga agar program PIBT yang telah berjalan dapat semakin mendorong praktik perdagangan yang sehat dan fair,” pungkas Heru.

SURVEY KEPUASAN LAYANAN BRAVO BEA CUKAI 1500225

 

Sebagai wujud upaya peningkatan kualitas layanan, dimohon dengan hormat untuk meluangkan waktu mengisi Survei Kepuasan Layanan Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225. Partisipasi anda sangat diharapkan sebagai masukan, kritik, dan saran agar kami tetap dapat menjaga komitmen untuk selalu memberikan layanan bea cukai makin baik.

Survey dapat diisi melalui link berikut bit.ly/surveibravo2017  , Terimakasih atas partisipasi saudara.